oleh

Makawata, Datau dan Walandha Merasa Dibodohi dan Bingung, Soal Lahan Pekuburan Pindah Status

Ronny Makawata, Lily Walandha dan Lucky Datau.

MANADO, kanaal+news 
Lahan perkuburan yang disampaikan gratis oleh Walikota Manado oleh dua personil DPRD Manado, masing-masing sebagai Ketua Komisi III Ronny Makawat SE dan rekannya Datau secara terang-terangan disebut ceroboh. 
Menurut Makawata, sikap tak konsisten pengelolaan lahan pekuburan umum tersampaikan.
“Kami merasa dibohongi sebagai Panitia Khusus (Pansus) ketika melakukan pembahasan saat Lahan Pekuburan sebulan lalu,” tuturnya.
Dari situ, Makawata sebut ada perdebatan alot soal biaya pemakaman. Dimana, mereka minta digratiskan dengan syarat ber-KTP Manado atau memiliki surat keterangan Lurah. 
Tapi oleh perwakilan pemerintah sendiri mengatakan, harus dipungut biaya sesuai Perda nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi daerah dengan harga Rp 700 ribu tiap petak.
Lanjut dia, selain biaya lahan, pihaknya juga dibohongi pemerintah, dengan adanya pernyataan Walikota Manado yang diunggah di media sosial bahwa lahan pekuburan tersebut sudah tersedia di Kima Atas.
“Saat pembahasan lalu, pemerintah kota menyampaikan kepada kami bahwa lahan pekuburan yang disiapkan berada di Kima Atas. Saat kami kunjungi, lahan itu tidak siap. Tapi saat ini kami kaget, Walikota mengumumkan kalau lahan pekuburan itu berada di Kairagi. Inikan pembohongan namanya,” tutur Makawata.
Akan hal itu, sebagai ketua Pansus, dirinya meminta Perda yang berkaitan dengan lahan pekuburan dibatalkan, karena tidak sesuai dengan hasil pembahasan.
“Padahal proses pembahasan Perda sudah pada tahap difasilitasi pemerintah provinsi. Dan ternyata, bukan hanya lembaga dewan yang dibohongi, tapi pemerintah provinsi dan masyarakat juga dibohongi,” tegasnya.
Senada tambah Datau bahwa, pengumuman lahan pekuburan gratis tersebut merkaitan dengan kepentingan politik.
“Saya menduga ini hanya untuk hajatan politik. Sebagai seorang pemimpin harusnya memiliki jiwa negarawan bukan politisi. Karena kalau sebagai seorang negarawan, mementingkan kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau seorang politisi hanya berpikir kepentingan hajatan 5 tahunan,”jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Manado Lilly Walandha SE MBA tak percaya ketika adanya pernyataan Walikota Manado terkait lahan pekuburan yang digratiskan untuk masyarakat umum di Kelurahan Kairagi Dua atau biasa disebut Kayuwatu.
Dari mitra kerja komisi yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) lahan itu di Kayuwatu untuk memakamkan warga yang terkena covid-19. 
“Dialihfungsikan ke lahan pekuburan umum jelas membingungkan,” kuncinya. (dkum)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed