oleh

Dianggap Ganjal APBD-P, “Bang Jago” Bambang Hermawan Tolak Pernyataan Walikota

Bambang Hermawan SSi

MANADO, kanal+news
Meski persoalan pembahasan APBD-P telah tuntas dengan hasil tak disetujuinya pemakaiannya di sisa 2020 ini, pembicaraan mengenai itu masih terangkat. DPRD Manado pun masih menjadi lumbung tudingan karena dianggap sebagai pengganjalnya.
Terkait itu Anggota DPRD Manado Bambang Hermawan bereaksi keras seputar informasi yang menyebutkan kalau mereka miliki andil menghambat penetapan APBD-P seperti disampaikan Walikota Manado.
Dihadapan sejumlah wartawan di Ruang Komisi II DPRD Manado, Senin (23/11/2020), Hermawan menyebutkan itu bentuk pembohongan publik dan merugikan mereka seluruh legistor.
Bambang mengurai fakta, bahwa Walikota saat Paripurna DPRD Manado menyebutkan akan dibahas Rp 120 milyar dan itu disepakati.
“Namun, masuk dipembicaraan antara Banggar dan TAPD tertera juga dalam buku KUA-PPAS Pemkot Manado melebar jadi Rp 420 milyar karena berbeda disampaikan di paripurna saat itu sehingga kami pun meminta direvisi tapi tak terjadi,” jelasnya.
Oleh salah seorang pejabat perwakilan pemerintah di TAPD sempat berujar kalau itu hanya dilontarkan secara politis saja diberitahukan karena walikota memegang jabatan di salah satu partai politik (parpol).
Politisi PAN ini pun agak kebakaran jenggot, dia menyebutkan kalau rapat paripurna itu agenda resmi mengikuti mekanisme perundang-undangan, jadi seandainya itu berkesan main-main pasti tidak demikian oleh walikota. 
“Mereka seharusnya tahu kalau penyampaian nota keuangan merupakan acuan dalam pembahsan KUA-PPAS dalam APBD-P. Perlu sesuai sama sejak awal,” terangnya.
Dia memaparkan, akibat tak kunjung direvisi atau dicabut dan tetap menjadi Rp 120 milyar, APBD-P 2020 tak disahkan sehingga gaji-gaji untuk THL yang berjumlah 3300 lebih orang, 500 kepala lingkungan dan lainnya ikut tertahan. Padahal tidak seharusnya demikian karena mereka sudah anggarkan pembayarannya terhitung 1 Januari sampai 1 Desember 2020 ini.
Namun, sebenarnya bisa terbayarkan meski masa Covid-19 ini sejumlah anggaran dinas serta badan di Pemkot Manado terpangkas, tapi tidak bagi THL dan lainnya itu.
“Tidak pula dipotong gaji-gaji mereka karena adanya kesepakatan tiga menteri, pemberlakuan pemotongan hanya pada pekerjaan-pekerjaan fisik atau proyek saja,”sebutnya.
Sama halnya juga proyek ketika sudah ditenderkan pembiayannya dapat ditangguhkan bagi dana Covid-19.
“Dan ini tidak terjadi dan masyarakat dapat menilai dari sini kalau siapa yang menghambat,” kuncinya. (DDkum)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed