oleh

PT BML Bantah Pernyataan Kadis LH Tomohon Soal Luas Izin Hektar

 

Salah satu kompleks hunian yang dikembangkan PT BML.


MANADO,Kanaal+news
Direktur PT Bangun Minanga Lestari (BML) Riedel S Mongisidi menolak pernyataan salah yang dilemparkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Tomohon John Kapoh.
Menurutnya, mereka mendapat izin pembangunan untuk Perumahan Griya Bangun Tomohon Lestari II hanya 5 hektar saja. 
“Padahal, hak bagi kami peroleh itu luasnya 15 hektar. Izin lokasi dan lingkungan PT BML ada sejak 2015 dan keluar pula dari lembaga OSS RI yang terbit Maret 2020 dan sudah direkomendasi untuk UPL/ UKL, bukan Amdal,” ujar Mongisidi, Senin (15/2/21).
Lanjut dia, tahap legalnya sudah lewat keputusan Walikota Tomohon Nomor 243 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pembangunan Perumahan PT Bangun Minanga Lestari Dengan Luas 150.000 m2 di Kelurahan Lansot Kecamatan Tomohon Selatan.
Diperkuat lagi berdasarkan, Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tomohon No 01 Tahun 2016 Tentang Kegiatan Pembangunan Perumahan Griya Bangun Tomohon Lestari Dua Oleh PT. Bangun Minanga Lestari.
“Dokumen penunjang yang ditujukan kepada kami itu bisa dicek, ada kok suratnya,” terangnya.
Di samping itu, dia menyampaikan kalau mereka juga memberi laporan perkembangan ke pihak DInas LH sendiri dan terakhir di Desember 2020.
“Tidak seperti tudingan beliau kalau kami tak memberi laporan,” imbuhnya.
Kapoh sendiri ditenggarai menyampaikan PT BML cenderung merugikan mereka sebagai pengembang sekaligus investor. Seperti, luas hektar bagi peruntukkan perumahan itu.
Mongisidi pun lantas meluruskan, ada arsip dari mereka sehingga memungkinkan pihak dinas memeriksakan kembali kemudian mendapatkan lebih baik sehingga tak mematikan investasi-investasi di Tomohon.
“Saya orang putera dari yang berinvestasi bagi daerah dan tak elok dimatikan dengan cara sesuai diinginkan saja,” tegasnya sedikit kesal.
Meski begitu, Mongisidi menuturkan jika ada kekurangan muncul dari para pengembang, pihak LH atau kadis sendiri menghampiri agar mendapat kejelasan akurat.
Dia pun mengharapkan, sikap kadis dalam menutup masa kepemimpinan walikota Jimmy Eman SE harus pada catatan baik di tengah publik.
Mengenai keterangan miring di masyarakat yang telah beredar Mongisidi menambahkan harusnya mendapat konfirmasi duluan agar layak dikonsumsi warga.
“Ini agar kita tak terjebak pada pemberitaan menjurus hoax. PT BML merupakan perusahaan besar di Sulut. Dengan permainan mengejar keuntungan sendiri, tak mungkin kami asal-asalan dalam legalitas,” pungkasnya. 
Informasi diperoleh, penyampaian kadis ternyata hanya berdasarkan seorang aktivis ternyata tinggal dalam perumahan tersebut. Dan sudah ditelusuri pihak pengembang dengan hasil lain, orang tersebut menunggak pembayaran air. (***)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed